Di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina liputan media di Uni Eropa, khususnya Jerman, menunjukkan kecenderungan untuk membangun opini publik yang memposisikan Israel sebagai pihak defensif dan korban yang tertekan. Di satu sisi, Jerman memposisikan diri sebagai entitas politik demokratis yang menjunjung kebebasan pers. Dari sudut pandang yang dominan hingga penyensoran atas informasi Palestina, apakah prinsip demokrasi Jerman benar-benar dijalankan?
Temukan lebih jauh dalam discussion paper PPIJ Policy Research yang ditulis oleh Wendy A. Prajuli, Mahasiswa S3 kajian Asia Tenggara di Humboldt University of Berlin dan kontributor di The Conversation Indonesia, serta Retno Widyastuti, Mahasiswa S3 Kajian Asia Tenggara di University of Bonn. Karena alasan sensitivitas topik di mana para penulis berdomisili, bila rekan-rekan tertarik untuk membaca kajian kami, dipersilakan untuk berkirim surel ke strategic.research@ppijerman.org. Selain itu, para penulis akan mempresentasikan temuan-temuan mereka pada PPIJ Round Table bulan Maret atau April 2024 mendatang!
Abstrak
Penelitian ini membahas sejauh mana konsistensi Jerman dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi saat berhadapan dengan isu Israel-Palestina, khususnya terkait pemberitaan media massa dan penyensoran yang dilakukan Jerman dalam menghadapi dinamika isu Israel-Palestina di Jerman. Dari riset ini, ditemukan bahwa Jerman memiliki kecenderungan tidak berimbang dalam pemberitaan terkait konflik Israel-Palestina, yaitu pemberitaan cenderung disampaikan dari sudut pandang Israel. Jerman juga berusaha “merepresi” informasi terkait Palestina dan kritik atas kebijakan Israel melalui berbagai bentuk penyensoran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berkesimpulan bahwa konsistensi Jerman dalam menerapkan prinsip demokrasi tidak berjalan ketika menghadapi isu Israel-Palestina.
Kata Kunci: Demokrasi, Penyensoran, Jerman, Israel, Palestina, Uni Eropa
