Skip to content

Menuju Kebijakan Hilirisasi Nikel yang Inklusif dan Berkeadilan: Evaluasi PPI Jerman

Hiruk pikuk Pemilu 2024 membawa kembali isu hilirisasi nikel ke dalam sorotan publik. Hilirisasi atau downstream merupakan terminologi yang berasal dari sektor ekonomi ekstraksi, seperti migas, sebagai bagian dari tiga proses selain midstream dan upstream. Kebijakan ini, yang diterapkan pada komoditas nikel, digadang-gadang telah meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia dan meningkatkan neraca ekspor nasional secara signifikan. Sempat menjadi isu panas tahun lalu akibat gugatan Uni Eropa di WTO terhadap Indonesia, hilirisasi diperbincangkan setelah mencuat dalam debat calon wakil presiden yang mengusung tema “Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa” pada Sabtu (21/01/2024) lalu. 

“Kebijakan hilirisasi nikel layak untuk diapresiasi karena telah meningkatkan neraca dagang kita dan membuka lapangan pekerjaan. Indonesia juga semakin berdaulat dalam niatannya untuk mengelola kekayaannya sendiri. Namun eksternalitas negatif terhadap masyarakat asli setempat dan lingkungan juga tidak dapat diabaikan.” tegas Agnia Dewi Larasati selaku Ketua Umum PPI Jerman.

Berangkat dari kontroversi kebijakan hilirisasi, PPI Jerman merilis pernyataan sikap untuk mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel yang dielu-elukan sebagai pahlawan ekonomi tersebut. Nyatanya, kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya membawa dampak positif untuk pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan rendahnya pemasukan pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan ekstraksi dan pengolah nikel. Selain itu, dampak-dampak negatif ekstraksi bijih nikel terhadap lingkungan, Masyarakat Adat, dan masyarakat desa setempat sangatlah besar. Sementara, eksternalitas-eksternalitas tersebut harus diinternalisasi sebagai perwujudan prinsip pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif.

“Jangan hanya berpuas pada hilirisasi. Target selanjutnya adalah mengembangkan produk jadi dari komoditas nikel, seperti peralatan rumah tangga, komponen mesin, ataupun baterai, sambil juga tetap melestarikan dan meng-”hilirisasi” komoditas asli, seperti rempah-rempah. Industrialisasi untuk menghasilkan beragam produk jadi itulah yang dapat mentransformasi dan mendiversifikasi struktur ekonomi Indonesia, terutama diprioritaskan di wilayah Kepulauan Maluku dan Sulawesi” jelas Geraldus Martimbang, Kepala Departemen Riset dan Kajian Strategis PPI Jerman.

Pernyataan sikap PPI Jerman menjabarkan tiga hal pokok, yaitu filosofi pembangunan Indonesia, teknis pemberdayaan sumberdaya nikel, dan inovasi sebagai strategi hilirisasi. Pernyataan sikap ini merupakan hasil dari diskusi bersama mahasiswa Indonesia di Jerman yang diadakan pada Sabtu (29/07/2023) dalam Forum PPI Jerman No. 7 berjudul “Larangan Ekspor Bahan Mentah dalam Konteks Kebijakan Hilirisasi Industri dan Ekonomi Ruang Indonesia”. Forum menghadirkan narasumber I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LLM., PhD. dan Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc dan dihadiri oleh lebih dari 100 pelajar Indonesia di Jerman secara daring. Pelaksanaan forum merupakan hasil kerjasama antara PPI Jerman, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jerman, dan Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Kabinet KM ITERA). 

“Indonesia masih punya waktu untuk mengolah nikel menjadi baterai, dimanfaatkan pada kendaraan listrik secara masif, dan (dilakukan secara) konsisten sehingga di hadapan WTO bisa membuktikan bahwa nikel merupakan produk esensial di Indonesia.” ucap I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, PhD dalam paparannya.

Di sisi lain, Prof. Delik Hudalah menekankan pentingnya perubahan perspektif dari pengembangan sumber daya alam menjadi pengembangan berbasis pengetahuan dalam konteks pembangunan wilayah dan kota. “Hilirisasi itu penting, tapi kita juga perlu bangun precondition yang kuat, termasuk kultur (knowledge) dan kerangka hukumnya. Ini perlu trial and error yang membutuhkan komitmen jangka panjang.” tutur Prof. Delik Hudalah menutup paparannya.

Pernyataan sikap ini, yang telah mendapatkan persetujuan dari seluruh PPI cabang di berbagai kota di Jerman, mencerminkan komitmen kuat PPI Jerman aspirasi pelajar Indonesia di Jerman terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang menunjang masa depan pembangunan Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024.

Dokumen pernyataan sikap dapat diakses di: ppij.org/PernyataanSikapHilirisasiPPIJerman

Informasi selengkapnya serta rekaman forum PPIJ dapat diakses di: https://ppijerman.org/laporan-kegiatan-forum-ppi-jerman-no-7/

Ditulis Oleh: Kemal Firdaus & Sekar A. Yunita